IJIB Laporkan ANAS ke Polda Jabar, Ulama Serukan Persatuan

BANDUNG – Ketua Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (Ijabi) Jawa Barat, Hesty Rahardja, enggan mengomentari lebih jauh terkait ‘Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syi’ah (ANAS)’ di Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Ahad (20/4). Menurutnya, hal itu hanya perbedaan pendapat antara kelompok satu dengan yang lain.

“Kita menghargai kebebasan berpendapat. Tapi saya berharap semua pihak mengedepankan kedamaian,” katanya dilansir dari Republika, Minggu (20/04) kemarin.

Dikatakan Hesty, IJABI Jabar sudah melaporkan terkait acara ini ke Polda Jabar. Laporan itu juga ditembuskan ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan MUI Jabar. Hal itu dikarenakan terkait adanya kata ‘anti’ dalam acara yang dilangsungkan. Menurutnya, kata itu bisa memicu kebencian antara kelompok satu dengan kelompok lain.

“Kita sudah laporkan ke Polda, karena kata ‘anti’ itu bisa menimbulkan konflik. Ini tidak sesuai dengan budaya Jawa Barat yang silih asah silih asih dan silih asuh,” katanya.

Dia mengatakan, perbedaan yang ada harusnya disikapi dengan rasa toleransi yang tinggi. Menurutnya, fiqih yang dianut satu kelompok tidak bisa digunakan untuk menghakimi kelompok lain. Dia mencontohkan, kata ‘aamiin’ dalam sholat ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak.

“Yang pasti semua warga negara Indonesia berlandaskan Pancasila. Kalau perbedaan yang lain biar menjadi diskusi ilmiah,” ujarnya.

Lebih Bahaya dari Narkoba

Sementara itu Ustadz Said Muhammad Abdush Shomad yang hadir di acara deklarasi ANAS menjelaskan kepada masyarakat bahwa sematan ‘anti Syi’ah’ dalam aliansi lebih merujuk kepada sikap hati-hati terhadap bahaya Syiah yang menurutnya lebih berbahaya dari rokok dan narkoba.

Dia menekankan agar umat Islam yang bersikap anti terhadap Syiah bisa membantu para korban penipuan yang sudah kadung tercandu ajaran turunan Yahudi itu, seperti misalnya nikah mut’ah yang seyogianya adalah perbuatan zina.

“Untuk merehabilitasi mereka yang sudah kadung kecanduan. Syiah bisa merusak akidah umat, moral dan akhlak, serta tata pemerintahan,” kata ustadz perwakilan LPPI Makassar itu.
Ketua Hukum MUI Pusat, Ustadz Muhammad Baharun, mengatakan pergerakan aliansi harus mengerucut dan melibatkan ulama dalam membendung bahaya Syiah agar tidak mengeluarkan isu-isu kontraproduktif. Sebab Syiah yang kerap bekerjasama dengan kaum liberalis, menurutnya, sering membawa-bawa isu HAM.

“Kita harus bersatu dalam gerakan ini (ANAS). Oleh karena itu saya harap MUI dan ulama terus dilibatkan dalam menghadapi agresivitas Syiah,” katanya. (UL)

[Sourch : BUMISYAM]